PermendagriNo 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Download. Surat Edaran Mendagri; Surat Edaran Dirjen Dukcapil; FORMULIR; Terbaru. Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil SuratEdaran MA Tentang Pendaftaran Akta Kelahiran Ditulis oleh Dispendukcapil Senin, 08 Oktober 2012 07:52 - Seperti diketahui SEMA No 6 Tahun 2012 ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 6 September 2012 lalu. SEMA ini menjadi solusi fakta di lapangan banyak pencatatan kelahiran yang terlambat, terutama dialami oleh masyarakat miskin dan SuratEdaran Nomor 472.11/1186 Tahun 2022 Perihal Percepatan Konversi Data Akta Kelahiran ke Dalam Basis Data Kependudukan. Download. SE Nomor 470/296/SJ Tahun 2016. Surat Edaran Nomor 470/296/SJ Tahun 2016 Perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup. Download AktaKelahiran Sebagai Dasar Pemenuhan Hak Hak Anak Sebagai Warga Negara. Setiap anak yang lahir adalah aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara. Sejak lahir, mereka mempunyai hak-hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak KeputusanBupati Semarang No 1874/0515/2018 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Didownload 311 kali. Didownload 207 kali. Permendagri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fugsional Operator SIAK. Didownload 204 kali. 4Data Kelahiran. Seksi Perkawinan dan Perceraian. 4 Akta Perkawinan 4 Akta DIY Peraturan Daerah Bantul Peraturan Bupati Bantul Keputusan Bupati Bantul Instruksi Bupati Bantul Peraturan Lainnya Surat Edaran. Berita; Galeri Foto; Lokasi; Beranda; Data; Kategori; Detail; Data/Dokumen. Keputusan Mendagri Tentang Penerbitan KIA - 2017. Rabu SuratEdaran tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampauai Batas Satu Tahun Secara Kolektif (SEMA) yang menyatakan pendaftaran akta kelahiran lebih dari 1 tahun pasca kelahiran bisa didaftarkan secara kolektif ke pengadilan. SEMA ini sudah ditunggu sekian lama oleh Kemendagri guna memudahkan pencatatan sipil. Pihak Mempertimbangkanbahwa cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran. jgvc. Antrian tiket di Disdukcapil Tangsel. Foto TangselMedia TangselMedia — Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ternyata belum disosialisasikan ke aparatur pemerintah tingkat kelurahan. Dalam surat tersebut Mendagri memerintahkan kepala daerahnya untuk mempermudah persyaratan pembuatan akta kelahiran. Ia tidak ingin ada syarat tambahan yang dikenakan kepala daerah untuk warga yang ingin mengurus berkas identitasnya. “Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT. RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri, sebagaimana dilansir dari laman situs Erwin Gunawan, Sekretaris Kelurahan Pakulonan, Serpong Utara mengaku belum menerima sosialisasi surat edaran Kemendagri tersebut. Padahal surat edaran ini dikirimkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada para Gubernur, Bupati/Wal ikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016 lalu. “Kami belum menerima sosialisasi surat edaran Kemendagri tersebut. Jadi kami masih melayani masyarakat untuk membuatkan surat pengantar kelurahan,” kata Erwin disela-sela melayani warga yang ingin dibuatkan surat pengantar kelurahan , Serpong Utara, Rabu 19/10/2016. Sementara itu, Heru Sudarmanto, Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menjelaskan, Surat Edaran dari Kemendagri Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran sudah diberlakukan di Kota Tangsel ini. “Kalau pembuatan KTP elektronik tanpa pengantar RT RW itu sudah jelas. Kemudian untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran juga tanpa pengantar RT RW,” ujar Heru saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Dukcapil kota Tangsel, Cilenggang, Serpong. Meski demikian, lanjut Heru, warga tetap datang ke kantor kelurahan untuk minta surat pengantar online dari kelurahan. Karena surat pengantar online ini termasuk persyaratan wajib dalam pendaftaran aplikasi kelahiran. Heru menjelaskan, yang dimaksud “Tanpa pengantar kelurahan” dalam surat edaran tersebut adalah, mengalihkan sistem manual ke sistem elektronik. Jadi warga tetap datang ke kantor kelurahan untuk meminta petugas kelurahan melayani input data. “Dulu ada blanko atau form yang ditulis manual oleh petugas kelurahan. Nah sekarang kita buat sistem elektronik,” jelas Heru. Menurutnya, langkah tersebut untuk membiasakan masyarakat mengetahui secara langsung proses pembuatan dokumen dan menghindari kesalahan data. Saat ini memang surat pengantar online masih ditangani pihak kelurahan. Namun kedepan, Heru mengaku akan mengembangkan sistem pendaftaran online, dan masyarakat bisa menginput sendiri data dari rumah. “Keinginan Ibu Walikota bisa launching tahun ini. Dan sedang kita persiapkan,” pungkasnya.cip Post Views 2,075 NO KOMPONEN URAIAN 1. PRODUK PELAYANAN AKTA KELAHIRAN 2. DASAR HUKUM Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Tahun – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan PublikPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 102 Tahun Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perda Kota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015. 3. PERSYARATAN Mengisi formulir dan dengan melampirkan Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran / dan Fotocopy KK dan KTP orang tua. Asli dan fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan orang tua. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran. Bagi Warga Negara Asing WNA syarat ditambah PasportSurat Tanda Lapor Diri STLD dari Kepolisian. Semua dokumen yang berbahasa asing diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah 4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR Penduduk mengambil nomor antrinPenduduk mengisi dan menandatangai formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan dan diserahkan kepada petugas loket melakukan verifikasi data permohonan dan menetapkan denda administrasi jika membayar denda administrasi sesuai dengan yang ditetapkan jika oleh Kasi / Kabid untuk Pencetakan Akta KelahiranPetugas mencetak Akta Kelahiran Paraf oleh Kasi dan Kabid untuk penerbitan Akta Kelahiran Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani Akta Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA kepada Pemohon. 5. WAKTU PELAYANAN DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN Hari Senin – Jum’at Pukul 0700 – 1530 1 – 3 Hari Kerja 6. BIAYA/TARIF WNI Terlambat pelaporan kelahiran > 60 hari – 1 Tahun Rp. Terlambat pelaporan kelahiran > 1 Tahun Rp. lahir di luar negeri Terlambat pelaporan > 30 hari sejak kembali ke Indonesia 7. SARANA DAN PRASARANA Gedung Pelayanan yang Representatif Ruang Ber ACFormulir dan Komputer aplikasi SIAK versi Meja Tulis Pelayanan Rak Dokumen Permohonan Akta Pencatatan Sipil 8. KOPETENSI Kompetensi umum yang dibutuhkan sbb Minimal Pendidikan formal SMA/ D3 Persyaratan fisik sehat, ramah dan tanggap , teliti Kompetensi Bidang Berorientasi Pada Pelayanan Empatik Komunikatif Perbaikan Terus – Menerus Semangat Untuk Berprestasi Kompetensi Skill SDM yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan komputer dan aplikasi SIAK 9. PENGAWASAN Supervisi Atasan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional dari Inspektorat Kota Metro. 10. PENGADUAN DAN SARAN Pengaduan dan saran lewat Kotak dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pengaduan Website Dinas Dukcapil Kota Metro 11. JUMLAH PELAKSANA Penerima berkas memverifikasi persyaratan 1 entry cetak Akta Kelahiran 1 yang menyerahkan Akta Kelahiran 1 orang. 12. JAMINAN PELAYANAN Akta Kelahiran diterbitkan diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN Akta Kelahiran dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan Evaluasi melalui Survai Indek Kepuasan Masyarakat IKM yang dilakukan disetiap semester I dan II Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev di 22 kelurahan dan 5 Kecamatan